Secangkir Kopi Untuk Demokrasi?

 

Kopi, Susu dan Gula

         Di tahun 2022 ini, Indonesia akan mengadakan Pemilu serentak. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan menjadi seorang kepala pemerintahan di masing-masing kabupaten nantinya. Dan apa yang akan dibawa dan dijadikan jaminan jika seseorang telah menjadi bupati, entah peningkatan UMR, penurunan kemiskinan, atau apapun kita pun juga tidak tahu.

    Dalam benak beberapa akademisi “sehat”, pengamat politik, dan orang-orang netral terus mempertanyakan suatu hal yang mustahil sebenarnya untuk dijawab. “Apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan atau dilakukan?” itulah pertanyaan mereka.

        Saya sebut mustahil karena Indonesia sudah tidak muda lagi. 77 tahun Indonesia merdeka. Tidak lagi pantas disebut sebagai negara “pemula” yang menerapkan sistem demokrasi. Artinya, Indonesia tentunya telah menjalankan sistem demokrasi yang baik serta benar. Namun apakah benar begitu jika dilihat dari esensi dan  substansi implementasi demokrasi di Indonesia?. Apakah definisi Abraham Lincoln, “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” sudah menjadi pijakan dalam menerapkannya?. 

        Biasanya ngopi dilakukan ketika sedang santai, bertamu, mengobrol, dan lain-lain. Tapi apakah kamu tahu bahwa sekarang ngopi mengalami transformasi implementasi dari sekedar yang diterangkan tadi menjadi; serius, diadakan karena perjanjian untuk bertemu, dan bukan hanya sekedar mengobrol, melainkan juga diplomasi, konsolidasi, bahkan sampai kepada kesepakatan. Namun yang akan saya bahas dalam pertemuan ini adalah ngopi untuk mencapai kesepakatan.

     Ini bisa jadi demokrasi yang sesungguhnya dan bisa jadi penyalahgunaan dan disorientasi demokrasi. Demokrasi sesungguhnya berarti segalanya atas dasar kesejahteraan rakyat. Bahan obrolan saat ngopi antara beberapa pihak sudah jelas, mencari alternatif ataupun trobosan-trobosan untuk menyejahterakan rakyat. Namun akan sebaliknya jika kesepakatan yang dilakukan untuk visi pribadi ataupun organisasi, bukan atas dasar kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat lagi, melainkan kepentingan. Dan aktivitas-aktivitas tersebut banyak digunakan oleh orang atau kelompok yang memiliki nama ataupun uang, dalam arti jabatan, finansial, dan sebagainya. Lalu?

       Secangkir kopi dalam politik atau untuk demokrasi? Untuk apa? Bagaimana dengan rakyat? Apakah masih menjadi prioritas para wakilnya? Oligarki semakin menjadi-jadi, rakyat semakin tidak peka, namun dampaknya semakin terasa. Apakah sikap skeptis pengamat politik, akademisi “sehat”, dan komponen-komponen “sehat” lainnya itu benar adanya? Ngopi sudah disalah arti dan ditempatkan di ruang yang tidak seharusnya.

        Secangkir kopi untuk demokrasi seharusnya sudah menjadi rutinitas wakil-wakil rakyat, orang-orang penting, dan siapapun yang sedang menyelami kehidupan konstelasi politik. Untuk kesejahteraan rakyat! Apalagi? Tidak ada yang dituju kecuali rakyat!.

        Sudah 77 tahun Indonesia mengalami momentum kemerdekaan. Apakah Indonesia masih belum menjadi dirinya sendiri yang “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”?. Kesejahteraan tidak akan tercipta jika ngopi-ngopi masih untuk sebuah kepentingan individu maupun komunal. Bangsa tidak akan kunjung cerdas, jika warisan ngopi “tidak sehat” terus-menerus dilakukan.

Bagikan Artikel ini